Low Cost Green Car (LCGC) Kebijakan dalam Negeri, ladang Uang Luar Negeri

Jika kita lihat dari sisi ekonomi keberadaan LCGC di Indonesia bukanlah suatu sektor yang dapat memulihkan kondisi sektor Rill di Indonesia. Pasalnya, produsen- produsen mobil LCGC merupakan produsen asing sedangkan kita tahu dengan jumlah penduduk Indonesia yang mancapai 280 juta jiwa merupakan sasaran pasar yang strategis bagi para produsen asing. Bahkan untuk mendukung pertumbhan ekonomi Indonesia keberadaan LCGC ini mewajibkan penggunaan komponen dalam negeri sebesar 40% pada tahun pertama dan 80% pada tahun kelima serta bahan bakar yang digunakan adalah sejenis pertamax.

Sedangkan banyak sekali masalah yang belum teruraikan di tanah air ini, menurunnya tingkat inflasi, melambungnya harga pangan, langkanya kedelai sampai pada permasalahan impor daging. Jika kita menyetujui kebijakan LCGC ini, kita harus melihat terlebih dahulu bahwasannya Indonesia saja masih mengimpor BBM dari luar negeri. Untuk itu, transaction cost dan permintaan BBM akan semakin melonjak, begitu pula kemacetan di beberapa titik kota yang tak akan terelakkan. Kita tahu bahwa MIGAS merupakan sumberdaya alam yang tak dapat diperbaharui, untuk itu, jika semakin banyak sumber daya ini disedot, maka asupan MIGAS Indonesia akan habis. Dalam jangka panjang hal ini juga akan merusak lingkungan sekitar.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang LCGC dan Peranan Negara dalam Inovasi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Dengan demikian, industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar, sebagai negara industri maju baru yang antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) Industri kecil dan menengah memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Dengan demikian, pada tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB harus mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.

Dengan di awali dari perjanjian multilateral antara ASEAN dan MEA 2015, peraturan pemerintah mengenai Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah ramah lingkungan ini ditanggapi oleh kementrian perindustrian, untuk segera mengebut penerbitan pelaksanaanya. Dengan hadirnya Low Cost Green Car di Indonesia, diharapkan mampu memproduksi 50 ribu unit hingga akhir tahun, yang akan menumbuhkan industri otomotif sebesar 10% dan pada tahun berikutnya penjualan LCGC ditargetkan mencapai 300 unit. Kemudian terkait ekspor diharapkan pada akhir tahun 2014 Indonesia dapat mengekspor mobil murah tersebut, sehingga akan ada penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi dari industri otomotif ini. Menurut penulis pemerintah hanya mementingkan kondisi makroekonomi saja tanpa melihat infrastruktur dan penelitian mengenai daya beli dan pembiayaannya.

Namun, Dengan resmi dikeluarkannya PP Nomor 41 Tahun 2013, pada awal Juni lalu. Kebijakan yang memotong pajak ini, mengakibatkan mobil-mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan memiliki konsumsi bahan bakar minyak, setidaknya 20 km per liter, dapat dipasarkan lebih murah dengan perkiraan harga di bawah Rp100 juta. Sehingga, pada ajang Indonesia Motor Show produsen – produsen LCGC ini kebanjiran pesanan. Peraturan pemerintah tersebut menuai banyak sekali penolakan oleh gubernur – gubernur di Indonesia. Salah satunya adalah gubernur DKI Jakarta, Joko widodo. Dengan menggunakan UU otonomi daerah khusus ibukota, Jokowi bermaksud untuk melindungi kepentingan umum dengan meminta pemerintah untuk membatasi penjualan mobil tersebut di DKI Jakarta. Hal ini diperkuat dengan Undang – undangnya sebagai berikut ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, Bab V Pasal 26 Ayat (4), tercantum "Kewenangan Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud oleh Ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang: 1. Tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. 2. Pengendalian penduduk dan permukiman. 3. Transportasi. 4. Industri, perdagangan. 5. Pariwisata."

Jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan LCGC ini maka pemerintah perlu melakukan riset dan mencanangkan Strategic outcomes pada provinsi – provinsi yang ada di Indonesia untuk mewujudkannya yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Namun, meskipun dalam kebijakan ini pemerintah melibatkan industri kecil dan menengah di Indonesia dengan alasan dapat menyerap tenaga kerja, dari sisi keamanan lingkungan, efek sosial serta kondisi politik di Indonesia masih belum terpikirkan. Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil ini bisa jadi munculnya LCGC menjadi alat politik oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuannya.

Sebenarnya Indonesia belum siap menjadi negara industri seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah melalui perjanjian yang telah mereka sepakati. Dari segi mata pencaharian warga negaranya Indonesia termasuk negara yang agraris, hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut;

Tabel 1

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, (bulan Febuari) 2010 - 2013

Lapangan Pekerjaan Utama	2010	2011	2012	2013
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	42 825 807	42 475 329	41 205 030	39 959 073
Pertambangan dan Penggalian	1 188 634	1 352 219	1 620 028	1 555 564
Industri	13 052 521	13 696 024	14 211 562	14 784 843
Listrik, Gas dan Air	208 494	257 270	297 805	254 528
Konstruksi	4 844 689	5 591 084	6 103 457	6 885 341
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	22 212 885	23 239 792	24 020 934	24 804 705
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5 817 680	5 585 124	5 191 771	5 231 775
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1 639 748	2 058 968	2 779 201	3 012 770
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15 615 114	17 025 934	17 373 017	17 532 590
Lainnya	-	-	-	-

Sumber. bps.go.id

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia masih berkecimpung di dunia agraris, bahkan jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan sempat meningkat pada tahun 2012 kemudian turun lagi pada tahun 2013, namun output yang dikeluarkan dari sektor pertanian lebih sedikit daripada sektor industri. Ini mengindikasikan bahwa sektor industri lebih pada modal dan sektor pertanian lebih pada padat karya. Sehingga seharusnya pemerintah mengedepankan untuk menarik investor asing maupun domestik untuk berinvestasi di sektor pertanian dari pada di sektor industri yang lebih condong pada padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja.

Mengembangkan suatu negara dengan menumbuhkan perekonmiannya memang perlu namun, perlu adanya riset terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi untuk mensegmentasikan wilayah dan kondisi masyarakat Indonesia dengan keragaman dan kesenjangan sosial yang cukup tinggi.

Transportasi Massal Alternatif Solusi Strategis

            Menurut wakil Presiden Jusuf Kalla dalam harian kompas, 3 Mei 2013 lalu bahwa tidak adil jika pelarangan pembelian LCGC bagi orang miskin. Jika alasannya adalah kemacetan, maka pembelian mobil mewah oleh orang kaya pun juga mengakibatkan kemacetan. Utamanya di pulau Jawa dan dikota besar, kemacetan memang bukanlah suatu hal yang bisa dihindarkan. Sebenarnya alasan ketidaksetujuan saya mengenai kebijakan LCGC di Indonesia bukanlah masalah kemacetan semata. Dalam jangka pendek memang kita mengalami kemacetan tetapi, dalam jangka panjang sumber daya alam kita juga akan terkuras seiring dengan tingkat konsumerisme bangsa Indonesia yang meningkat.

            Bukan bermaksud mendukung pemerintahan Jokowi tetapi menurut saya alternatif strategis  untuk mengembangkan industri di Indonesia sesuai dengan visi Indonesia 2025 serta meminimalisir dampak negatif utama yakni kemacetan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum dan mulai mengembangkannya dengan teknologi dalam negeri. Saat ini, tingkat keamanan dan kuantitas fasilitas transportasi umum di Indonesia masih sangat kurang. Kurangnya kesadaran pengusaha transportasi adalah salah satu pemicunya. Selain itu, faktor pembangunan infrastruktur juga tidak terstruktur hingga saat ini. Tidak hanya di daerah pelosok kalimantan atau bahkan papua, di pulau jawa saja banyak infrastruktur yang rusak dan tidak terawat.

            Untuk itu, pemerintah harus peka terhadap bangsa ini sebelum memutuskan kebijakan LCGC yang jelas – jelas merupakan ladang uang bangsa lain. Menurut saya alternatif Strategis yang harus dilakukan untuk pengembanagn ini adalah

1.      Pembenahan Infrastruktur transportasi yang berkelanjutan

2.      Pengujian layak kemudi bagi transportasi umum secara massal dan berkontinuitas

3.      Penambahan transportasi umum yang berkualitas dan mempunyai tingkat keamanan dan kecepatan yang memadai

4.      Membudayakan dan mensosialisasikan penggunaan transportasi umum di Indonesia

5.      Mengembagkan riset terhadap industri transportasi dan mengembangkan teknologinya di Indonesia

6.      Bekerjasama dengan PT. INKA, salah satu BUMN industri transportasi dalam pengembangan transportasi umum untuk negara.   

Dengan demikian, masyarakat semakin aman dalam menggunakan sarana transportasi umum, sehingga hal itu akan menjadi pilihan mereka secara tidak langsung.

Daftar Pustaka

Anonim. 2013.Kebijakan Fiskal Guna Pengembangan Teknologi Green Car. http://www.majalahglobalreview.com. Di akses 26 september 2013

Bobobiadi.2013. Jokowi Kritik Kebijakan Low cost Green Car. www.bravaradio.com, di akses 26 sepetember 2013

Ifam.2013.Mobil murah Low Cost Green Car (LCGC) dari sudut Makroekonomi, dan untuk siapa?. www.kompasiana.com. Di akses 26 September 2013

Suhartono.2013.Jusuf Kalla:Tak adil jika mobil murah dilarang. www.kompas.com di akses 27 september 2013