Perbandingan Keadilan Sosial Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Konsep Keadilan Sosial Ekonomi Konvensional

Dalam ilmu ekonomi kesejahteraan modern berlaku prinsip paeto optimum yang artinya suatu kondisi ekonomi disebut efisien jika dan hanya jika, peningkataa kesejahteraan seseorang tidak akan merugikan orang lain. Kriteria ini tidak sama artinya dengan suatu tindakan pendistribusian kembali atas sumber daya yang ada kepada konsumen, tetapi kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat efisiensi. Itu artinya jika kita terus menerus meningkatkan efisiensi, disisi lain akan ada orang – orang yang dirugikan atas kenaikan efisiensi tersebut. Berlaku juga sebaliknya jika kita mengutamakan keadilan, disisi lain tingkat efisiensi suatu kegiatan akan menurun. Inilah yang menyebabkan trade off antara efisiensi dan keadilan.

Efficiency (Efisiensi) adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila:

1.      Menghasilkan otput yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu

2.      Menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber daya

3.      Mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin

Menurut Pareto, efisiensi terjadi ketika kondisi kesejahteraan tidak dapat ditingkatkan lagi tanpa mengorbankan tingkat kesejahteraan pihak lain. Misalnya, Dalam suatu kelompok ada A, B, dan C. Masing-masing memiliki tingkat kesejahteraan 20, 50, dan 100. Peningkatkan kesejahteraan A tanpa mengorbankan kesejahteraan B atau C adalah kondisi yang disebut dengan Pareto Improvement yaitu terjadinya perbaikan efisiensi. Namun, apabila peningkatkan kesejahteraan A mengakibatkan penurunan kesejahteraan pihak B atau C maka kondisi ini menunjukkan Pareto efficient.

Equity (keadilan) adalah kondisi di mana semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi. Pada kenyataannya, efisiensi dan keadilan sering sekali tidak dapat sejalan. Untuk mencapai efisiensi maka harus mengorbankan keadilan, begitu pula sebaliknya. Contoh kasus yang paling mudah adalah bayangkan anda memiliki uang senilai 1 juta rupiah. Anda memiliki dua pilihan, menyumbangkan uang itu kepada orang miskin atau menjadikan uang itu sebagai modal untuk usaha sendiri. Dilihat dari sisi keadilan, uang itu seharusnya disumbangkan kepada orang miskin karena mereka sangat membutuhkannya. Namun, dilihat dari sisi efisiensi, uang itu seharusnya dijadikan modal untuk usaha karena hasilnya akan menguntungkan. Akan tetapi dalam teorinya mengenai distribusi pendapatan yang menggunakan ukuran pareto optimum, konsep ini tidak sepenuhnya sama dengan efisiensi pareto untuk alokasi. Menurut Djojohadikusumo, tema pokok hukum pareto ini dapat dinyatakan secara sederhana sebagai berikut[1];

Dalam suatu keadaan tertentu ada sejumlah jiwa orang yang menerima pendapatan diatas suatu tingkat tertentu, katakan tingkat X. Bandingkan jumlah itu dengan jumlah jiwa yang hidup dibawah tingkat X. jika nisbah perbandingan itu berbeda, misalnya jika jumlah dalam golongan pertama (diatas X) bertambah secara nisbi dalam pertimbangannya terhadap jumlah dibawah X, maka hal itu berarti semakin berkurangnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan.

Dalam uraian yang lebih sederhana konsep distribusi pendapatan versi pareto adalah untuk mengurangi kemiskinan, maka tiada jalan lain selain dengan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok si kaya. Tentu saja, konsep ini mengandung kelemahan yang cukup krusial. Dimana selain utopis, juga bertentangan dengan pendapat Pareto sendiri yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan keniscayaan dalam sistem ekonomi manapun. Untuk itu akan cukup banyak ditemukan kritik dimana Pareto’s Law-tudingan pro-status quo  pada fenomena kemiskinan. Kritikan ini juga secara langsung banyak dikemukakan oleh ahli ekonomi islam, yang sangat kritis terhadap kajian distribusi pendapatan ekonomi moderen yang dinilai tidak memihak pada kelompok yang lemah[2].

Menurut  Samuelson  (1947) dan  Arrow  (1951) dalam “two equivalence theorems” tentang pareto optimum dan“competitive equilibria”, ekuilibrium yang kompetitif di mana harga sama dengan biaya marginal akan menghasilkan alokasi yang pareto optimal, tetapi alokasi sumber daya yang terjadi tidak memaksimumkan social welfare (inequity resources allocation). Dengan kata lain ada trade-off antara efisiensi dan alokasi sumber daya yang adil diantara individu dalam masyarakat (efficiency-equity trade off). Untuk mengatasinya dibutuhkan lump sum transfer (lump sum taxes dan lump sum subsidies) sehingga memungkinkan mencapai ekuilibrium kompetitif yang memiliki properti efisien dengan alokasi sumber daya yang adil. Melalui lump sum transfer, trade off antara efisiensi dan keadilan tidak terjadi sehingga kebijakan redistribusi dapat dilakukan tanpa menciptakan diskriminasi harga dan terjadinya inefisiensi. Dengan demikian, kebijakan redistribusi dapat berjalan dalam suatu sistem yang memenuhi kondisi untuk efisiensi sosial atau optimum pareto.

Konsep Keadilan Sosial Ekonomi Islam

            Karena sumber daya hanyalah titipan, maka penggunaaan sumber daya yang salah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas bisnisnya untuk selalu mendasarkan pada keadilan. Nilai keadilan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bahkan menjadi salah satu tujuan pokok syariah. Prinsip keadilan inilah yang menggilas, penilaian Efisiensi Pareto yang mendasarkan untuk mendapat keuntungan, tidak bisa tidak harus merugikan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun “pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin diharuskan untuk mengamankan pengorbanan atau kerugian publik dan manfaat yang lebih kecil mungkin harus dikorbankan untuk merealisasikan manfaat yang lebih besar”.

Demikian pula halnya dengan term efisiensi. Islam tidak mengenal istilah efisiensi Pareto. Namun bukan berarti tidak mengakui konsep efisiensi. Rosul yang mulai mengajarkan pada upaya untuk berusaha meraih hasil yang terbaik dengan menekankan pada konsep ikhsan (kemurahan hati) dan itqan (kesempurnaan). “Allah Subhanahu wataala mencintai seseorang yang jika mengerjakan sesatu ia melakukannnya dengan sempurna (itqan).” dan sabdanya yang lain,”Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu.”

Praktis dalam Islam, efisiensi salah satunya berkembang sebagai bentuk tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya secara keliru karena akan dimintai pertanggung jawaban oleh Tuhan. Tentu ini berbeda dengan pengetahuan efisiensi dalam pengertian Pareto. Sebagai contoh, konsep Pareto dalam ilmu ekonomi konvensional membolehkan adanya penghancuran kelebihan out put apabila itu memberikan bagi pebisnis dalam mencegah penurunan keuntungan tanpa merugikan konsumen akibat kenaikan harga. Tapi ini tidak dikenal dalam pandangan Islam. Sebab, tingkah laku demikian hanya akan menimbulkan perusakan pada sumber daya yang diamanatkan Tuhan di samping bisa melahirkan kezaliman terhadap konsumen. Kelebihan out put itu mestinya bisa dinikmati oleh kaum miskin, ketimbang dihancurkan yang berarti kemubaziran.

Dalam (Chapra, 2001), diterangkan bahwa berkaitan dengan konsep pareto optimum ini para ulama telah menjabarkan beberapa kaidah fikih yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan dalam perekonomian, dalam keadaan yang adil dan seimbang. Beberapa pandangan menurut syarioat Islam antara lain:

1.      Pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin diharuskan untuk mengamankan pengorbanan atau kerugian publik, dan manfaat yang lebih kecil harus dikorbankan demi merealisasi manfaat yang lebih besar.

2.      Kerugian yang lebih besar mungkin dapat dicegah dengan kerugian yang lebih kecil. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus diutamakan daripada kepentingan minoritas yang lebih kecil; kepentingan publik lebih utama daripada kepentingan pribadi.

3.      Menghilangkan susah dan penderitaan harus lebih diutamakan daripada upaya untuk meraih manfaat.

4.      Penderitaan harus dihilangkan sedapat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan,Muhtadi.2010.Prospek Ilmu Ekonomi Islam.(online), http://blog.uin-malang.ac.id/ diakses 1 Maret 2014

Karyanantio,A.Z.2013.Efisiensi dan Keadilan. (online), http://tobeanauditor.wordpress.com/ di akses 1 Maret 2014

Rosyid,M.Abdul.2012.Pandangan Ekonomi Islam terhadap Analisis Pareto Optimum.(online), http://al-zakaa.blogspot.com/ diakses 1 Maret 2014

Tambunan,Mei.2013.Trade off Efisiensi dan Keadilan.(online), http://meitambunanweb.wordpress.com/ di akses 1 Maret 2014

---

[1] Lihat Djojohadikusumo, Soemitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta, Yayasan  Obor, h.98.

[2] Sebagaimana juga dikemukakan Soemitro, konsep keadilan Pareto memang menimbulkan kontroversi dikalangan ahli ekonomi moderen sendiri  Lantas apakah layak dengan ukuran distribusi pareto yang kontroversial ini, ia dikatakan sebagai ukuran keberhasilan kebijakan fiskal distributif? Jawabannya sangat relatif sebab tergantung kebijakan masing-masing pemerintahan moderen. Meski demikian, nampaknya juga tidak adil untuk melihat konsep ukuran atau kriteria keadilan hanya sebatas konsep pareto optimali sebagai icon ditribusi yang adil menurut fiskal moderen. Sebab, meskipun kajian ini tidak begitu populis bagi para ahli ekonomi moderen, masih ada sejumlah ahli ekonomi yang konsen dalam bidang ini.