Perwujudan Maqashid Asy Syari’ah dan Maslahah dalam Bisnis Syariah

Berdasarkan asumsi bahwa rumusan ekonomi dan bisnis syari’ah adalah maslahat. Dalam buku hasil penelitian yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri, beliau mengemukakan al-masalih al-mursalah dan az-zari’ah sebagai metode ijtihad dengan corak penalaran istihlah yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan Maqashid asy Syari’ah di dalam metode tersebut.[1] Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu kiranya membahas maslahat lebih lanjut kaitannya dengan ekonomi dan bisnis syari’ah.

Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat tiga cara menentukan legalitas maslahat yang sekaligus membagi maslahat kepada tiga macam yaitu:

1.    Maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur’an maupun hadits (maslahah mu’tabarah). Misalnya, dalam ayat QS. AL Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Pdahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulagi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Dari ayat di atas sangat jelas tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Oleh karena itu, dalam mengembangkan harta atau usaha hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak merugikan di antara salah satu pihak yang melakukan transaksi.

2.    Maslahat yang ditolak legalitasnya oleh al-Syari’ (maslahah mulghah). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syari’ seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas. Maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. Misalnya, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam QS. An Nisa ayat 161 yang berbunyi:

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih ”

    

3.    Maslahah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (maslahah al-mursalah). Artinya maslahah yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur’an dan hadits, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya.Mislanya, pendirian bank syari’ah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-Qur’an atau hadits tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga perbankan syari’ah, akan tetapi keberadaannya tidak di larangan oleh al-Qur’an atau hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil (akad mudharabah), maka di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.

Dari ketiga maslahat di atas, kalau kita cermati maka dapat dikatakan bahwa tidak semua maslahat itu dibenarkan oleh syarak, akan tetapi ada juga maslahat yang bertentangan dengan syarak. Oleh karena itu, menurut hemat penulis dari ketiga maslahat tersebut yang sangat urgen untuk dijadikan pisau analisis dalam pengembangan kajian hukum islam terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan bisnis syari’ah dewasa ini adalah pada bagian ketiga, yaitu maslahah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (maslahah al-mursalah). Sehingga maslahah al-mursalah disini bisa dijadikan sebagai pisau analisis atau sumber hukum dengan selalu mengacu kepada pengembangan Maqashid asy Syari’ah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu maqashid al-daruriyat, maqashid al-hajiyat, dan maqashid al-tahsiniyat, sehingga kemaslahatan benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia.  

Terkait dengan Maqashid asy Syari’ah, Abd. Muqsith Ghazali menawarkan sebuah gagasan bahwa Maqashid asy Syari’ah merupakan sumber hukum pertama dalam Islam baru kemuadian diikuti secara beriringan al-Qur’an dan al-Sunnah. Maqashid asy Syari’ah merupakan inti dari totalitas ajaran Islam yang menempati posisi lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan spesifik al-Qur’an. Maqashid merupakan sumber inspirasi tatkala al-Qur’an hendak menanam ketentuan-ketentuan legal-spesifik dilapangan. Maqashid adalah sumber dari segala sumber dalam Islam, termasuk sumber dari al-Qur’an itu sendiri. Selanjutny menurut beliau, jika ada satu ketentuan baik di dalam al-Qur’an maupun hadits yang bertentangan secara substantif terhadap Maqashid asy Syari’ah, maka ketentuan tersebut masti direformasi. Ketentuan tersebut harus batal atau dibatalkan demi logika Maqashid asy Syari’ah. Dengan demikian, menurut hemat penulis gagasan di atas perlu ditindak lanjuti dalam rangka mengembangkan hukum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis syari’ah dewasa ini. karena hukum tidaklah bersifat statis, ia selalu bergerak dan berubah mengikuti roda kehidupan. Jadi, Maqashid asy Syari’ah dan maslahat sebagai sumber hukum islam  memang penting untuk dikembangkan.

Menurut Agustianto bahwa untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonomi muslim cukup dengan berpegang kepada maslahah. Karena maslahat adalah sari pati dari syari’ah. Para ulama menyatakan bahwa “dimana ada maslahah, maka disitu ada syari’ah Allah”. Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka disitulah syari’ah Allah. Dengan demikian, menurut hemat penulis dalam bidang muamalah (ekonomi dan bisnis syari’ah) konsep Maqashid asy Syari’ah dan maslahat ini memiliki posisi sangat sentral dalam syari’at islam sebagai pegangan dan pisau analisis dalam kajian ekonomi dan bisnis syari’ah saat ini.  

---

[1] Asafri Jaya Bakri, “Maqashid asy Syari’ah Menurut Al-Syatibi”, hlm. 142.