Maqashid Asy Syari’ah sebagai Elemen Maslahah dalam Fatwa DSN-MUI

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Muhammad Maksum mengenai fatwa – fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat longgar. Pada sisi kelonggaran ini akan mendorong peluang memperbesar produk-produk keuangan syariah, tetapi pada sisi lain cenderung mengedepankan aspek legalitas daripada moralitas. Penilaian tersebut berdasarkan pengamatan beliau pada fatwa DSN-MUI dalam kurun waktu 2000-2011 dengan membandingkannya dengan fatwa – fatwa Majlis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia dan Majma al-Fiqh al-Islami (MFI) yang berada di bawah organisasi kerjasama islam (OKI). Meskipun demikian, perlu kita pahami bahwa tentunya fatwa DSN-MUI tidak dikaji begitu saja namun dengan berbagai macam proses yang dilakukan oleh mufti tau mujtahid secara perorangan atau kolektif. Dengan demikian, kajian mengenai cakupan Maqashid asy Syari’ah ini terlebih dahulu harus kita cermati. 

Husein Hamid Hassan, pengarang buku Nazhariat al maslahah fi al Fiqh Islami, menyebutkan bahwa sekurang – kurangnya terdapat sepuluh cara untuk menggunakan konsep maslahat dalam berijtihad yaitu; qiyas,maslahih, murshalah,sadd al dzara’i, istihsan, al man’u min al-tahayyul (larangan berhillah), al ikhalah (analisis atas illat pada hukum yang sudah tetap), membatasi penetapan nash hanya pada salah satu (tahdid tatbiq al nash bi al ma’na al munasib), larangan penyimpangan dalam penggunaan hal (al-man’u min al ta’assuf fi isti’mali al huquq), tahqiq al manath khusus (tahqiq al-manath al khash) dan pemberlakuan hal yang lebih awal ada dalam hal terjadi perselisihan (ibqa’ al hal’ala ma kana ‘alaihi fi masa’il al-khilaf). Ini berarti bahwa apabila konsep – konsep tersebut muncul sebagai argumen dalam penetapan suatu ijtihad atau fatwa maka sesungguhnya fatwa itu sedang menggunakan elemen – elemen argumen maslahat yang merupakan ujung dari segala hal yang berkaitan dengan maqashid syariah.[1]

Dalam sebuah studi dengan menganalisis 17 (tujuh belas) fatwa DSN-MUI disimpulkan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI didukung kuat dengan dalil-dalil nash (al nushus al syar’iyah) yaitu dengan secara konsisten merujuk Al-Qur’an dan hadits meskipun wajh al dilalah nash-nash itu umumnya tidak disebutkan. Fatwa- fatwa itu juga mengikuti metode istinbaj yaitu merujuk kepada ijmak dan qiyas jika ada, setelah merujuk nash Al-qur’an dan hadits. Jika ijmak dan qiyas tidak ada fatwa-fatwa itu kemudian merujuk kepada pendapat para ulama baik klasik maupun modern.[2]

Dari 53 fatwa DSN-MUI tahun 2000-2006 yang termuat dalam buku himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Jilid I (Edisi revisi tahun 2006) ditemukan bahwa terdapat 10 kaidah fiqh yang digunakan dalam fatwa dengan frekuensi yang tidak merata. Selain itu, DSN-MUI juga menyebutkan qiyas sebanyak 4 kali. Jika dijumlahkan seluruhnya dalam 53 fatwa, DSN-MUI menyebutkan kaidah fiqh dan qiyas sebanyak 119 kali atau rata-rata 2,25 kaidah fiqh dalam satu fatwa.[3] Ini menunjukkan bahwa DSN-MUI sudah sangat responsive terhadap kebutuhan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sejauh ini fatwa – fatwa inilah yang menjadi penggerak dan rambu –rambu dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia sehingga paling tidak mampu mendekati maqashid asy syariah itu sendiri.

---

[1] Disampaikan oleh M. Atho Mudzhar dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Islam, Jakarta 13-14 November 2013

[2]  M. Atho Mudzhar, “the legal Reasoning and Socio Legal Impact of the Fatwas of the Council of Indonesian Ulama on Economics Issues,” dalam jurnal Ilmu syariah Ahkam, Vol xiii, No 1 januari 2013, FSH UIN syarif Hidayatulloh Jakarta, Halaman 9-19 dalam makalah “Revilatisasi Maqashid asy Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia,” pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Islam, Jakarta 13-14 November 2013 halaman 6.

[3] Ibid, hal 8.